undang undang no 40 tahun 2008. diganti dengan undang-undang yang baru; e. undang undang no 40 tahun 2008

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), unsur dengan sengaja dan. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara. E. Lembar Negara No. . 1 ayat (1). Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Subjek. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang (UU) NO. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. UNDANG-UNDANG NO. Republik Indonesia, Undang-Undang No. (2) Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan. SUS/2015 PN. UU ini mengatur. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. BAB III. PMK Nomor 26/PUU-XXI/2023 Tahun 2023 PMK Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tahun 2023. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyebutkan bahwa diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasam, atau pemilihan berdasarkan para ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusa dan kebebasan dalam. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Keterangan. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG. Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Jakarta, 28 April 2008. Tipe Dokumen. -. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Keterangan : Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Kategori : Undang-Undang, Nasional Tahun : 2008 DOWNLOAD. tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat. 30. ppas2_1389239701. Kementrian Koperasi dan UKM RI Lampiran UU. proyek saudara: artikel Wikipedia. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada tanggal 30 April 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur. presiden republik indonesia, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 112 , TLN NO. 133, LL SETNEG : 40 HLM. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. 06-527 Tentang Petunjuk Pelaksanaan. 40 Tahun 2008 pasal 15 menyebutkan beberapa sanksi pidana terkait tindakan diskriminasi, yaitu: Pasal 16. Jan 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Susilo Bambang Yudhoyono. Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 3. Ditetapkan Tanggal. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. UU No. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. 000,00 (empat puluh miliar rupiah). LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN . 5038, LL SETNEG : 45 HLM. Dasar Hukum. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999), diubah. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha perasuransian. Undang-undang (UU) NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu saranaUndang-undang (UU) No. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UU No. jogloabang Rab, 01/17/2018 - 21:51. E. Ayat (3) Cukup jelas. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan. Ayat (4). 2008/NO. 40, LN. No Tahun Tentang; 7: 2020: Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi: 4: 2014: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi. 21 Tahun 2001, UU No. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. 40, LN. 2008/no. WORD [klik di sini]Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah warga Negara Indonesia. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. rentan m enjerat korban KBG S yang konten intimnya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 01. -. Tipe Dokumen. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). (Pasal 40) . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. 217Peraturan; Peraturan Pemerintah. Indonesia, Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016; UU No. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Mengingat : 1. 000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40. 1999 tentang Pers, Undang-undang No. ASAS DAN TUJUAN 3. NOMOR 21 TAHUN 2008. 3. 2 Tahun 2008 seperti juga UU No. 300 Juta. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG I. 000,00. Indonesia, Pemerintah Pusat. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Pelayaran - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. 12, LN. . UU No. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. II. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. Undang-Undang. 2008. Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 106, 2007 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 1; Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama Seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak diskriminasi atau pembedaan, akan mendapatkan ancaman pidana sesuai dengan aturan hukum tindak diskriminasi Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 40 6 6 6 20 3 6 1 12 4 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2008 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tematik. 40 Tahun 2008. KETENTUAN PENUTUP. dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi. Perpu, 5 TAHUN 2008. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 3. 4851, LL SETNEG : 25 HLM. Pasal 40. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100. Ditetapkan: 10 November 2008. TENTANG . Kriteria sebagaimana dimaksud. KOMPAS. Ukuran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 4851, LL SETNEG : 25 HLM. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 170, TLN NO. 19, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Buku Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Penerbit Alumni, 1994). Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI. Galeri. 1 Menyatakan frasa “. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). PUTUSAN Nomor 77/PUU-XIV/2016. Materi pasal yang. Peraturan Perundang-undangan. Semuel mengatakan, bicara hoax itu ada dua hal. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23. 170, TLN NO. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 41 : Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2008/NO. PERATURAN. Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 15 April 2009, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : A. Undang-Undang No. Ketiga undag-undang tersebut adalah KUHP, Undang-Undang No. UU asuransi ini tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar hukum Pasal 5. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. See Full PDF Download PDF. Fax: +62. Undang-undang (UU) No. Mengenai Modal dasar, maka UU 1/95.